Rimbanusa.id – DPRD Kalimantan Timur mengkritik kinerja 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi tersebut yang memiliki penyerapan anggaran rendah. Hal ini dinilai berpengaruh pada keterlambatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Anggaran yang tidak terserap, berarti belanja daerah tidak beredar optimal di masyarakat,” ujar Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Sabtu (3/11).
Menurut Samsun, DPRD dan Pemprov Kaltim telah sepakat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pembangunan berbagai proyek dan kegiatan. Namun, ada beberapa OPD yang belum mampu merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan.
Samsun mencontohkan OPD yang memiliki serapan anggaran rendah, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Padahal, dua bidang ini sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Samsun mengatakan, DPRD akan mengevaluasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran oleh OPD tersebut. Salah satu faktor yang diduga menjadi penghambat adalah regulasi yang tidak memungkinkan.
“Regulasi yang tidak memungkinkan, harus segera dibuatkan solusi agar tidak menghambat pelayanan terhadap masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Samsun juga menyoroti perencanaan kegiatan yang belum matang oleh OPD. Hal ini berdampak pada aspek teknis dalam pelaksanaan pembangunan, seperti pengadaan barang atau jasa yang harus sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
Samsun meminta OPD yang memiliki serapan anggaran rendah untuk segera memperbaiki kinerja mereka demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik juga mengingatkan seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltim agar mempercepat penyerapan anggaran.
“Ada kurang lebih 23 OPD yang capaian anggaran di bawah 50 persen, ada 18 OPD di bawah 80 persen, ada dua OPD di atas 80 persen,” kata Akmal Malik.
Akmal Malik mengungkapkan, rata-rata capaian penyerapan anggaran OPD mencapai 64 persen pada awal Oktober. Angka ini masih jauh dari harapan. (adv/dprdkaltim)
