Rimbanusa.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pada tahun 2024 sudah ada beberapa bangunan yang didirikan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa IKN Nusantara memiliki luas sebesar 256 hektare. Namun, pembangunan akan dimulai dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang mencakup 6.671 hektare.
“Dalam KIPP, terdapat pembagian wilayah 1A, 1B, dan 1C. Kami berharap pada tahun 2024, 1A sudah memiliki bangunan yang berdiri, dan 1B serta 1C akan menyusul,” kata Diana seperti dilansir dari Antara dalam acara CreativeTalks Pojok Literasi dengan tema “Menuju Ibu Kota Nusantara yang Berkelanjutan: Inovasi dan Tantangan” yang diselenggarakan di Bandung pada Selasa (11/7).
Menurut Diana, KIPP direncanakan mampu menampung sebanyak 280-300 ribu jiwa dengan konsep kota masa depan yang berbasis hutan dan kepulauan. Oleh karena itu, pembangunan di IKN Nusantara akan diupayakan agar tidak merusak lingkungan. Dalam rencananya, 70 persen lahan akan dijadikan lahan hijau, sementara 30 persen sisanya digunakan untuk bangunan-bangunan.
“Kami harus tetap membangun, tetapi dengan memperhatikan dan menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan,” ujar Diana Kusumastuti.
Selain itu, semua kegiatan pembangunan di IKN Nusantara juga harus mencerminkan identitas nasional, bukan hanya suku atau bangsa tertentu saja. “Pembangunan di sini bukan hanya pembangunan biasa, kami harus membangun sesuatu yang lebih baik dan berstandar internasional,” tambah Diana Kusumastuti.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Usman Kansong, menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara bukan sekadar pemindahan lokasi atau perangkat pemerintahan, tetapi menjadi simbol lompatan bagi bangsa Indonesia. Sejauh ini, pemerintah telah menyiapkan perencanaan yang matang untuk pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan tersebut juga akan mengimplementasikan inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh berbagai kalangan masyarakat.
“Kami sangat mengerti bahwa masyarakat Indonesia memiliki banyak sumber daya ahli di berbagai bidang yang bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dalam memberikan solusi dan nilai tambah bagi tantangan yang kita hadapi, mulai dari perencanaan IKN hingga pengembangan IKN yang berkelanjutan,” ungkap Usman. (Sumber: antara)
Editor: Annisa
