Kunjungi RSUD Taman Husada, Agus Haris Minta Pelayanan Pasien Setara

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, melakukan kunjungan kerja ke RSUD Taman Husada sekaligus menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Ruang Nusa Indah, Lantai 5 Gedung Angsana, Kamis (15/1/2026). Agenda tersebut menjadi forum evaluasi dan penguatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit milik daerah itu.

Kedatangan Agus Haris disambut Direktur RSUD Taman Husada Suhardi, Kepala Dinas Kesehatan Bontang Bahtiar Mabe selaku Dewan Pengawas, serta jajaran manajemen dan para dokter spesialis.

Dalam penyampaiannya, Wawali menegaskan bahwa kunjungan ini bukan bersifat inspeksi mendadak, melainkan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai standar. Ia secara khusus menyoroti pentingnya menghapus stigma perbedaan perlakuan terhadap pasien.

“Tidak boleh ada dikotomi pelayanan. Pasien BPJS maupun non-BPJS harus mendapatkan pelayanan yang sama, profesional, dan tanpa diskriminasi,” ujar Agus Haris.

Selain itu, ia juga meluruskan isu yang berkembang di tengah masyarakat mengenai kepulangan pasien rawat inap. Menurutnya, tidak ada kebijakan administratif yang mengharuskan pasien dipulangkan lalu dirawat kembali.

“Keputusan pasien pulang sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan medis dokter penanggung jawab, bukan karena alasan administrasi rumah sakit,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Haris turut mendorong penguatan fungsi Puskesmas dan klinik sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Langkah ini dinilai penting untuk menekan kepadatan antrean pasien di rumah sakit rujukan.

Sementara itu, Direktur RSUD Taman Husada Suhardi memaparkan komitmen rumah sakit dalam meningkatkan mutu layanan menuju standar internasional. Hal tersebut diwujudkan melalui penerapan nilai CERIA, yakni Cepat, Efisien, Ramah, Inovatif, dan Aman.

“Saat ini RSUD Taman Husada didukung 39 dokter spesialis, 23 dokter umum, serta 246 tenaga perawat. Kami terus berupaya menutup kekurangan, termasuk penambahan dokter spesialis tertentu seperti urologi,” jelas Suhardi.

Rakor kemudian ditutup dengan sesi diskusi terbuka antara manajemen RSUD dan Wakil Wali Kota. Berbagai persoalan teknis dibahas, mulai dari sistem jasa pelayanan hingga pola komunikasi petugas IGD kepada pasien dan keluarga. (*)