BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh sekadar terserap secara administratif tanpa memberikan manfaat cepat dan nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (20/1/2026).
Dalam forum yang dihadiri seluruh kepala perangkat daerah itu, Neni memberikan arahan langsung terkait sejumlah program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar warga. Salah satu yang ditekankan adalah percepatan pengadaan perlengkapan sekolah gratis bagi peserta didik.
“Dinas Pendidikan harus bergerak cepat. Perlengkapan sekolah wajib tersedia sebelum tahun ajaran baru dimulai, agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan tanpa beban,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, perhatian Wali Kota juga tertuju pada penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Ia menginstruksikan pembentukan tim lintas sektor atau “Tim Lima” yang melibatkan Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta pemerintah kelurahan guna merespons kasus ODGJ secara cepat dan terpadu.
“Pendekatannya harus mengedepankan sisi kemanusiaan. Lakukan pendampingan keluarga, kunjungan ke rumah, dan pastikan pengobatan berjalan rutin. Mereka adalah warga kita yang perlu dilindungi,” ujarnya.
Di bidang infrastruktur, Neni meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera mengeksekusi proyek-proyek strategis pengendalian banjir, seperti pembangunan drainase dan kolam polder. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik.
“Setiap proyek harus dilengkapi papan informasi yang jelas. Masyarakat berhak mengetahui apa yang dibangun, besaran anggarannya, dan manfaat yang akan dirasakan,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bontang, Sony Suwito, melaporkan bahwa capaian realisasi fisik tahun anggaran 2025 telah mencapai 99,9 persen, meski realisasi keuangan masih menunggu hasil audit. Untuk tahun 2026, Pemkot Bontang
mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp88,85 miliar yang difokuskan pada enam proyek strategis pengendalian banjir.
Hal senada disampaikan Kepala Bapperida Bontang, Syahruddin, yang menilai keberhasilan pembangunan saat ini tidak lagi diukur dari besaran serapan anggaran semata, melainkan dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
Menutup rapat, Wali Kota Neni kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi. “Jaga semangat gotong royong. Setiap program pemerintah harus benar-benar hadir dan memberi manfaat bagi warga Bontang,” pungkasnya. (*)
