Rimbanusa.id – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, M. Udin, mengangkat isu serapan anggaran rendah pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai perhatian serius terhadap pembangunan wilayah.
Udin menyoroti perlunya evaluasi terhadap kinerja kepala dinas yang mengalami serapan anggaran yang minim. Ia mengusulkan rotasi jabatan sebagai langkah untuk penyegaran sistem dan percepatan pembangunan hingga tahun 2024.
“Diperlukan evaluasi terhadap kinerja kepala dinas yang serapan anggarannya rendah. Jika perlu, ada rotasi pejabat yang bersangkutan,” ujarnya.
Ketua fraksi PKB tersebut mengekspresikan keprihatinannya terhadap 23 OPD akibat rendahnya Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Menurutnya, hal ini menunjukkan kurangnya komitmen dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya dengan kesal.
Udin juga menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif, memperingatkan agar tidak ada penumpukan anggaran di akhir tahun yang dapat merugikan rakyat dan negara.
Komisi III DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja OPD terkait perekonomian, keuangan, dan pembangunan guna memastikan serapan anggaran yang baik demi kemajuan wilayah.
Situasi ini menyoroti kebutuhan mendesak akan solusi guna memastikan efisiensi penggunaan anggaran demi kepentingan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. (adv/dprdkaltim)
