BONTANG – Pemerintah Kota Bontang kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat melalui kegiatan Penandatanganan Komitmen Kinerja Posyandu dan Penyerahan Sarana Posyandu Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium 3D, Bontang Utara, Selasa (20/1), dan diikuti ratusan kader Posyandu dari seluruh wilayah Kota Bontang.
Acara ini dihadiri para lurah, perwakilan TP PKK Kota Bontang, serta kader Posyandu, sebagai bagian dari langkah strategis peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar, khususnya dalam percepatan penanganan stunting.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, Bachtiar Mabe, melaporkan bahwa penyaluran sarana dan prasarana Posyandu dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal tahun 2026 ini, Pemkot Bontang menyerahkan sebanyak 79 unit laptop guna mendukung operasional dan percepatan digitalisasi Posyandu.
Selain itu, berbagai alat kesehatan turut disalurkan, di antaranya 62 timbangan bayi, 63 timbangan injak, 10 alat ukur panjang badan bayi, 23 alat ukur tinggi badan, 90 pita lingkar lengan, dan 89 pita lingkar kepala. Dinas Kesehatan juga menyerahkan 78 unit tensimeter digital, 620 botol povidone yodium, serta 124 masker medis.
“Tidak hanya sarana, kami juga fokus pada peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan dan workshop, baik secara tatap muka maupun berbasis digital,” ungkap Bachtiar.
Ia menambahkan, hingga 19 Januari 2026 sebanyak 420 kader Posyandu telah mengikuti pelatihan hasil kolaborasi Dinas Kesehatan dan puskesmas. Adapun klasifikasi kader Posyandu di Kota Bontang terdiri dari 72 kader Purwa, 67 kader Madya, dan 76 kader Utama.
Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan bahwa kader Posyandu memiliki peran vital sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar sekaligus garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan stunting.
“Kader Posyandu memiliki peran strategis dalam deteksi dini, edukasi gizi, pendampingan ibu hamil dan balita, serta menjadi penghubung layanan kesehatan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah,” ujarnya.
Seiring transformasi sistem kesehatan dan digitalisasi layanan, Neni menekankan bahwa peran kader kini semakin luas. Posyandu tidak hanya berfokus pada penimbangan balita, tetapi juga dituntut aktif dalam edukasi dan skrining kesehatan sepanjang siklus hidup, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkot Bontang telah menaikkan insentif kader Posyandu secara signifikan pada tahun 2025, dari Rp300 ribu menjadi Rp1 juta per bulan melalui APBD Perubahan 2025.
“Kenaikan insentif ini diharapkan menjadi motivasi agar kader semakin aktif, inovatif, dan berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, terutama dalam menekan angka stunting,” tegasnya.
Namun demikian, peningkatan kesejahteraan kader tersebut harus dibarengi dengan kinerja optimal, di antaranya capaian D/S minimal 80 persen, imunisasi dasar lengkap 95 persen, pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP), kunjungan rumah, serta pelaporan Posyandu yang tepat waktu.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wali Kota Bontang didampingi Kepala Dinas Kesehatan dan Kabid Kesehatan Masyarakat Bambang Sri Mulyono menyerahkan Plakat Anugerah Kelurahan Sehat Tahun 2025, sertifikat Stop Buang Air Besar Sembarangan (ODF), serta penyematan pin Kader Posyandu sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.
Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkot Bontang dalam memperkuat layanan kesehatan dasar, mempercepat digitalisasi Posyandu, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting secara berkelanjutan. (*)
