Rimbanusa.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang mendapat sorotan DPRD menyusul adanya sejumlah siswa yang harus mendapatkan perawatan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Kondisi itu dinilai perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan para mitra penyedia. DPRD menilai pembenahan tidak cukup hanya dilakukan pada aspek makanan, tetapi juga harus menyentuh seluruh rantai pelaksanaan program.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan pemerintah telah melakukan langkah pengawasan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar. Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses pengolahan makanan, kebersihan, pengemasan, pengangkutan, hingga makanan diterima dan disajikan kepada siswa.
“Pengawasan ini bukan hanya soal makanannya, tetapi kebersihan, transportasi ke sekolah, sampai bagaimana penyajian dan distribusinya. Itu yang akan kami lihat secara berkala,” ujar Andi Faizal, Sabtu (15/8/2026).
Politikus Partai Golkar tersebut menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah akan ikut mengawal pelaksanaan MBG secara berkala. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yakni melalui inspeksi mendadak (sidak) untuk melihat langsung kondisi di lapangan tanpa hanya mengandalkan laporan administratif.
Menurutnya, pengawasan berkelanjutan penting karena program MBG menyangkut kebutuhan dasar anak-anak. Setiap tahapan harus dipastikan memenuhi standar keamanan pangan sehingga program yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi tersebut tidak justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan penerima manfaat.
Selain persoalan teknis, Andi Faizal menilai aspek komunikasi juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Ia meminta mitra SPPG maupun pihak terkait membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan sekolah dan orang tua siswa apabila muncul persoalan.
Menurutnya, respons terhadap kritik masyarakat perlu disampaikan secara proporsional. Sikap yang terlalu tertutup atau terkesan defensif justru dapat memunculkan spekulasi dan memperbesar keresahan.
Namun, ia juga memahami bahwa para mitra SPPG memiliki sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi karena bekerja berdasarkan standar dan kontrak kerja sama dengan SPPG maupun Badan Gizi Nasional (BGN).
Karena itu, komunikasi terbuka dinilai menjadi jalan tengah agar kepentingan semua pihak tetap dapat berjalan. Mitra dapat menjelaskan kendala yang dihadapi, sementara masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai langkah perbaikan yang dilakukan.
“Yang kita perlukan sekarang adalah keterbukaan. Kalau ada persoalan, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang jelas, sehingga tidak muncul asumsi yang justru memperbesar kekhawatiran,” katanya.
Andi Faizal menekankan bahwa kepercayaan orang tua merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan program MBG. Orang tua tentu membutuhkan kepastian bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka telah melalui proses pengolahan dan distribusi yang aman.
Ia berharap kejadian yang terjadi dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan sekaligus meningkatkan koordinasi antara SPPG, mitra, sekolah, pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
“Mungkin salah satu ruang untuk menghapus keresahan dan kekhawatiran itu adalah komunikasi. Pintu komunikasi harus dibuka oleh mitra-mitra SPPG agar masyarakat dan orang tua siswa kembali percaya,” tutupnya.
DPRD Bontang pun mendorong agar evaluasi terhadap MBG dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Dengan pengawasan yang lebih ketat serta komunikasi yang terbuka, program tersebut diharapkan dapat kembali berjalan dengan baik dan mencapai tujuan utamanya dalam memenuhi kebutuhan gizi para siswa. (adv)
