Rimbanusa.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menyampaikan pendapat terhadap tanggapan Wali Kota atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Bontang, yakni tentang Kepemudaan dan Penanggulangan Bencana di Kawasan Industri. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPRD yang dilaksanakan di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Jumat (29/5/2026).
Anggota Fraksi PKB, Muhammad Yusuf, memandang tanggapan Pemkot Bontang menunjukkan adanya semangat kolaborasi dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan regulasi daerah yang adaptif, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Bontang.
Terhadap Raperda Kepemudaan, kata dia, Fraksi PKB sependapat pembangunan kepemudaan harus dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. “Pemuda merupakan aset strategis daerah yang memiliki peran penting sebagai agen perubahan, kekuatan moral, kontrol sosial, sekaligus motor penggerak pembangunan daerah,” kata dia.
Fraksi PKB juga menilai pentingnya penguatan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan pemuda berbasis potensi lokal, pengembangan kewirausahaan muda, peningkatan keterampilan kerja, serta pendampingan terhadap komunitas dan organisasi kepemudaan agar pemuda tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi benar-benar menjadi penggerak utama pembangunan daerah
Terkait Raperda Penanggulangan Bencana di Kawasan Industri, Fraksi PKB mendorong pengaturan kewajiban perusahaan industri untuk bertanggung jawab terhadap pemulihan sosial dan psikologis masyarakat terdampak. Caranya melalui layanan trauma healing, pendampingan psikososial, layanan kesehatan mental, serta program pemulihan ekonomi sosial bagi warga terdampak pasca bencana.
“Fraksi PKB menegaskan bahwa tanggung jawab industri tidak boleh berhenti hanya pada penanganan teknis saat keadaan darurat, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial kemanusiaan terhadap masyarakat sekitar kawasan industri yang berdampak akibat aktivitas industri tersebut,” tandasnya. (Adv)
