Rimbanusa.id – Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya penyelenggaraan haji (BPH) 2024 naik menjadi Rp 105 juta per jemaah. Jumlah ini meningkat dibanding putusan BPH tahun 2023 Rp 90 juta.
Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latief menjelaskan penyebab kenaikan BPH tersebut adalah dikarenakan adanya kenaikan kurs, baik Dolar maupun Riyal, dan penambahan layanan.
Hilman mengatakan, bahwa pada tahun 2023 BPH sebelum diputuskan Rp 90 juta, Kemenag telah mengusulkan agar BPH pada tahun tersebut sebesar Rp 98,9 juta.
Biaya Haji 2023, disepakati dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp 15.150 dan 1 SAR sebesar Rp 4.040. Sementara usulan biaya haji 2024 disusun dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp 16.000 dan 1 SAR sebesar Rp 4.266.
“Kalau kita cek nilai tukar kurs Dolar terhadap Rupiah per hari ini sudah di angka Rp 15.700-an. Nah, dalam usulan BPIH kita gunakan asumsi Rp 16.000 karena kurs memang sifatnya sangat fluktuatif. Ini yang dalam skema Panja akan dibahas bersama dengan ahli keuangan untuk menentukan kurs yang paling tepat pada asumsi berapa?” Jelas Hilman.
Selisih kurs tersebut berdampak pada kenaikan biaya layanan yang bisa diklasifikasikan dalam tiga jenis. Pertama, layanan yang harganya tetap atau sama dengan tahun 2023. Kenaikan dalam usulan BPIH 2024 terjadi karaena adanya selisih kurs.
“Misalnya, transportasi bus selawat. Kami mengusulkan biaya penyediaan transportasi bus selawat tahun ini sama dengan 2023, sebesar SAR 146. Tapi asumsi nilai kursnya berbeda. Sehingga ada kenaikan dalam usulan,” ucap Hilman.
Kedua, layanan yang harganya memang naik dibanding tahun lalu. Usulan kenaikan biaya terjadi karena naiknya harga layanan dan selisih kurs, seperti akomodasi di Madinah dan Makkah.
Hilman menjelaskan biaya sewa hotel di Madinah rata-rata SAR 1.373, tahun ini kita usulkan SAR 1.454. Demikian juga di Makkah, ada kenaikan usulan dari tahun sebelumnya.
Ketiga, layanan yang harganya naik dan volumenya bertambah. Kenaikan usulan karena terjadi selisih harga, selisih volume, dan juga selisih kurs.
“konsumsi di Makkah, tahun lalu disepakati dengan Komisi VIII DPR hanya 44 kali makan, meski pada akhirnya bisa disesuaikan menjadi 66 kali makan,” pungkas Hilman.
Tahun ini kita mengusulkan layanan konsumsi di Makkah menjadi 84 kali makan, dengan rincian 3 kali makan selam 28 hari. Sehingga terdapat selisih volume, serta harga konsumsi per satu kali makan pada tahun ini juga naik jika dibanding tahun lalu. karena itu kami mengusulkan kenaikan layanan pembiayaan, kenaikan biaya ini bertambah seiring adanya perbedaan kurs.
“Usulan BPIH 2024 masih akan dibahas bersama Panja yang beranggotakan pihak pemerintah dan DPR. Panja akan melakukan serangkaian rapat, termasuk rapat yang membahas asumsi kurs yang paling ideal. Panja juga akan melakukan pengecekan harga layanan, baik di dalam negeri maupun di Saudi,” ungkap Hilman.
Adapun sejumlah komponen layanan dalam usulan BPIH 2024, yaitu sebagai berikut:
• biaya penerbangan
• pelayanan akomodasi
• pelayanan konsumsi
• pelayanan transportasi
• pelayanan di Arafah – Muzdalifah – Mina (Armuzna)
• perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi
• palayanan keimigrasian
• premi asuransi dan perlindungan lainnya
• dokumen perjalanan
• biaya hidup
• pembinaan jemaah haji di Tanah Air dan di Arab Saudi
• pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi
• pengelolaan BPIH
Proses pembahasan di Panja ini diperkirakan akan membutuhkan waktu satu atau dua bulan. Setelah itu akan diumumkan biaya yang akan diberlakukan untuk BPH 2024.
“Jadi berapa biaya haji 2024, masih menunggu hasil kerja Panja yang akan dibawa ke Rapat Kerja Komisi VIII DPR. Nantinya akan disepakati juga berapa biaya yang harus dibaya oleh jemaah dan berapa yang bersumber dari nilai manfaat,” ucap Hilman. (Sumber: kumparanNews/Wisnu Prasetiyo)
Editor: Bintang
