Rimbanusa.id – Direktur Eksekutif Institute of Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam memprediksi skema koalisi Gerindra-PKB yang akan dideklarasikan pada media Agustus mendatang, baru akan bisa memastikan pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saja. Kedua partai ditengarai belum menemukan titik temu kesepakatan soal nama cawapres.
Menurut Umam, ada dilema antara memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin atau Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Di satu sisi, PKB tentu mengharapkan nama Cak Imin sebagai cawapres, namun di sisi lain ada elemen di lingkaran inti Gerindra agaknya mengharapkan nama Khofifah sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024 mendatang,” ujar Umam saat dihubungi, Jumat (29/7/2022).
Ia memaparkan, ekspektasi disandingkannya Khofifah mendampingi Prabowo didasari dua hal. Pertama, Gerindra ditengarai hendak menyasar basis pemilih loyal Nahdlatul Ulama (NU), khususnya di kalangan emak-emak, baik yang tergabung dalam jaringan Muslimat, Fatayat, maupun alumni PMII maupun HMI yang berasal dari akar kultural Nahdliyin.
“Semua itu diharapkan bisa menjadi trade off atau pertukaran kekuatan pemilih, sebagai pengganti atas kekuatan dukungan yang hilang atau setidaknya menurun secara signifikan dari basis dukungan kelompok Muslim di wilayah Sumatera, Jawa Barat, NTB dan lainnya di 2024 mendatang,” ujar Umam.
Kedua, Gerindra dinilai telah berhitung, salah satu faktor kekalahan Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 karena terjadinya defisit dukungan di wilayah Jawa Timur. “Karena itu, penguasaan wilayah Jawa Timur diharapkan bisa menjadi faktor penentu kemenangan di Pilpres 2024 mendatang,” ujar Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu.
Namun demikian, upaya menyandingkan Prabowo-Khofifah dinilai berpotensi terganjal oleh sejumlah realitas politik. Pertama, Khofifah tidak memiliki rumah politik yang jelas. Meskipun memiliki kedekatan sejarah dengan partai Islam seperti PKB dan PPP, namun keberhasilannya di Pilkada Jatim justru lebih ditentukan oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar.
PKB Akan Terus Tawarkan Cak Imin
Kedua, PKB ditengarai akan terus menawarkan nama Cak Imin sebagai cawapres. “Proses penggantian nama Cak Imin ke Khofifah memang tetap bisa terjadi, jika PKB sendiri membanderol ‘harga dukungan’ tinggi melalui skema politik transaksional dengan menjual basis dukungan politiknya,” ujar Umam.
Ketiga, suara Nahdliyin juga ditengarai berpotensi terbelah di 2024 dan tidak sesolid Pilpres 2019 lalu saat politik identitas menguat dan Rais Am PBNU Ma’ruf Amin dijadikan sebagai pendamping Jokowi.
“Indikator ketidaksolidan basis massa Nahdliyyin di 2024 mendatang ditandai oleh tersulutnya akar konflik antara elit PKB dan elit PBNU, hingga tidak adanya nama tunggal yang berpotensi menjadi pemersatu kekuatan Nahdlyin pada Pilpres 2024 mendatang. Artinya, menyandingkan Prabowo dengan tokoh dari Nahdliyin, belum tentu menjamin kemenangan di Pilpres 2024, sebagaimana kemenangan Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019,” kata dia.
Menurut Umam, kebutuhan utama Gerindra sebenarnya adalah penguasaan basis elektoral Jawa Timur sebagai penentu kemenangan dalam Pilpres. Sebab, kekalahan Prabowo di dua kali Pilpres 2014 dan 2019 cenderung disebabkan oleh suaranya yang kalah telak di Jawa Timur.
Karena itu, ujar dia, alternatif yang bisa ditempuh Gerindra saat ini ada dua. Pertama, Prabowo maju bersama representasi politik NU melalui mesin politik PKB agar bisa menyapu habis Jawa Timur. Kedua, Prabowo bisa maju dengan pasangan Cawapres lain yang juga punya akar politik kuat di Jawa Timur.
“Misalnya, Gerindra bisa maju dengan representasi Partai Demokrat, yang juga bisa all out dan memiliki akar politik cukup memadai di Jawa Timur, khususnya pasca sejumlah kemenangan Pilkada 2020 lalu,” ujar Umam.
Ia melanjutkan, elektabilitas Cak Imin dan Khofifah masih sama-sama rendah. Sementara Gerindra berharap bisa mendapatkan dukungan dari basis pemilih loyal Nahdliyin, sebagai pengganti dari hilangnya dukungan dari basis pemilih Islam di Jawa Barat, Banten, hingga Sumatera yang selama ini menopangnya. “Karena itu, yang dibutuhkan Gerindra adalah mendapatkan nama cawapres yang benar-benar bisa mengonsolidasikan basis suara Nahdliyin,” tuturnya.
Koalisi Gerindra-PKB akan dideklarasikan bersamaan dengan agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra pada 13 Agustus. Pada forum tinggi partai tersebut, Prabowo Subianto akan menjawab pertanyaan publik perihal pencapresannya di Pilpres 2024. Sejumlah pihak memprediksi Prabowo akan kembali maju, meski sudah tiga kali kalah dalam pemilihan umum.
Prabowo sudah mulai aktif sowan kepada kalangan Nahdlatul Ulama untuk mendapat dukungan. Momentum Idul Fitri 2022 dimanfaatkan oleh Prabowo untuk bertandang ke berbagai pondok pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Prabowo juga telah menemui Khofifah di rumah dinasnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Selasa, 3 Mei 2022. Kepada wartawan, Prabowo mengaku berdiskusi dengan Khofifah soal cara mendorong perekonomian rakyat lewat pertanian.
“Dari dulu sudah saya perhatikan jejak beliau, pengabdian, dan kepeduliannya terhadap rakyat dan pembangunan bangsa,” tutur Prabowo saat itu. la tak menyebutkan soal peluang menggandeng mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu dalam Pemilu 2024.
Dalam Laporan Majalah Tempo edisi 28 Mei lalu, dua petinggi Gerindra bercerita, Khofifah menjadi salah satu yang digadang-gadang sebagai calon wakil presiden. Elite Gerindra pun telah mengajukan “proposal” kepada Khofifah untuk mendampingi Prabowo. Menurut keduanya, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani telah menyampaikan ide itu saat bertemu dengan Khofifah di Grahadi pada 25 Februari lalu. Namun orang dekat Khofifah menyebutkan bahwa yang dipinang belum memberikan kepastian. Khofifah tak merespons permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo ke nomor telepon selulernya.
Soal peluang memasangkan Prabowo dengan Khofifah, Muzani mengatakan masih menunggu sikap ketua umumnya. Menurut dia, pencarian koalisi dan cawapres akan dilakukan setelah Prabowo menyatakan kesediaannya untuk kembali maju. “Fokus kami menunggu Pak Prabowo maju atau tidak, baru memikirkan langkah lain,” ujar Muzani.
Sementara itu, PKB terus mendorong Cak Imin sebagai kandidat di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid menyebut partainya ogah jika hanya menjadi partai pengusung di Pilpres 2024. Pada Pilpres 2019 lalu, kata Jazilul, KH Ma’ruf Amin yang berpasangan dengan Joko Widodo memang diusung oleh PKB.
“Tapi Kiai Ma’ruf Amin bukan ketua umum. Hari ini, Gus Muhaimin sebagai Ketum PKB yang diberikan amanat oleh partai untuk maju dalam Pilpres 2024,” ujar Jazilul lewat keterangannya, Jumat, 1 Juli 2022.
Jazilul meyakini duet Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan memenangkan Pilpres 2024. “Soal siapa nanti yang menjadi capres atau cawapres, tinggal dibicarakan,” ujar dia. (Sumber: tempo.co/Dewi Nurita)
Editor : Ahmad Fuad Ghazali
