Rimbanusa.id – Praktek politik uang masih sering menjadi fenomena yang muncul di masyarakat menjelang pemilu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai hal itu terjadi tidak lepas dari faktor keterbatasan ekonomi di masyarakat yang masih rendah.
Ketua KPK, Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK akan bersikap netral di setiap tahun politik.
“Di dalam tahun politik kapan pun itu terjadi KPK bersikap netral dan tidak melibatkan diri dari praktik-praktik politik atau praktis. Itu saya pastikan”, kata Firli dalam konferensi pers capaian kinerja KPK selama semester pertama tahun 2023 di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8).
Politik uang dalam tahun pemilu harus disikapi secara serius oleh semua pihak. Tugas pengawasan itu berlaku untuk semua kalangan, bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK.
Firli mengatakan semua kalangan partai politik (parpol) dan kader parpol, serta para penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu juga bertanggung jawab untuk mencegah upaya-upaya dalam praktik politik uang dengan tujuan mewujudkan pendidikan politik cerdas berintegritas.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan mengapa praktik politik uang masih ada. Salah satunya karena faktor kesejahteraan masyarakat yang minim.
“Kenapa money politic masih berjalan? Ya saya harus sampaikan 50% masyarakat kita itu belum sejahtera dan 50% lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik. Itu sebetulnya syarat mutlak, ya, kalau kita ingin demokrasi kita sehat,” ujar Alex.
Alex menambahkan, masyarakat juga tidak bisa hanya mengharapkan calon pemimpin atau anggota dewan yang berintegritas. Yang paling penting, bagaimana masyarakat juga sadar bahwa politik uang adalah suatu hal yang salah.
Pemilu yang sehat tidak bisa hanya dibebankan kepada peserta pemilu. Dia menilai masyarakat juga harus berkontribusi dalam menolak politik uang.
“Kuncinya di sana bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apapun,” imbuh Alex. (Sumber: detik.com/Yogi Ernes)
Editor: Bintang
