Rimbanusa.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, menegur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) karena dinilai berulang kali menjadi sorotan publik akibat kebijakan yang dianggap melanggar prinsip efisiensi anggaran.
Teguran tersebut disampaikan Bima Arya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) yang disiarkan melalui kanal YouTube Bappenas RI pada Kamis (7/5). Dalam kesempatan itu, ia menyinggung sejumlah daerah yang dinilai belum menjalankan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien, termasuk Kaltim.
“Beberapa daerah kami ingatkan dan kami tegur karena melanggar prinsip efisiensi seperti Provinsi Kalimantan Timur yang berkali-kali menjadi viral,” ujar Bima Arya.
Menurut Bima, teguran tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap selaras dengan kebijakan efisiensi nasional.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga melakukan pendampingan melalui inspektorat dan program coaching clinic guna memastikan tata kelola anggaran daerah berjalan sesuai aturan.
“Ini juga masuk coaching clinic dari kami termasuk inspektorat,” kata Bima Arya.
Sorotan terhadap Pemprov Kaltim sebelumnya mencuat setelah publik menyoroti sejumlah pengadaan dengan nilai fantastis. Salah satunya adalah rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang disebut mencapai Rp8,5 miliar.
Selain itu, publik juga menyoroti anggaran jasa laundry atau pencucian pakaian di lingkungan Pemprov Kaltim yang nilainya mencapai Rp450 juta per tahun. Kedua isu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu kritik dari berbagai kalangan.
Bima Arya menegaskan, pengingat dan teguran diperlukan untuk menjaga sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal perencanaan pembangunan serta penganggaran.
Ia menyebut pemerintah pusat kini memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memantau kepatuhan pemerintah daerah terhadap program-program prioritas nasional.
“Kami punya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah real-time, jadi bisa melihat apakah daerah patuh terhadap hal-hal yang mandatori,” ujarnya.
Selain mengingatkan soal efisiensi, Bima juga mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi fiskal guna meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.
Ia mencontohkan sejumlah daerah yang mampu meningkatkan pendapatan dari sektor parkir dan reklame melalui pengelolaan yang lebih kreatif dan efektif.
“Nah ini sedang kami kompilasi untuk menjadi benchmarking dan inspirasi bagi daerah lain,” kata dia.
Di sisi lain, sorotan terhadap kebijakan Pemprov Kaltim juga memicu gelombang demonstrasi di Samarinda beberapa waktu lalu. Massa aksi menuntut audit terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah serta mendesak penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Gubernur Kaltim dan Gedung DPRD Kaltim. Demonstrasi sempat memanas ketika massa mencoba menerobos pagar kawat berduri di kawasan kantor gubernur.
Meski demikian, pemerintah pusat menegaskan pembinaan terhadap pemerintah daerah tetap dilakukan melalui pendekatan pengawasan, sinkronisasi program, dan evaluasi anggaran secara berkala.
Kemendagri juga mendorong setiap daerah memperkuat sinergi pembangunan berbasis kawasan atau aglomerasi agar program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. (Sumber: Singgih Wiryono/Kompas.com)
Editor: Farhan
