Rimbanusa.id – Perusahaan layanan transportasi daring Maxim memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah yang akan menetapkan skema pembagian hasil (bagi hasil) antara aplikator dan mitra pengemudi ojek online sebesar 80:20. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi di tengah dinamika industri transportasi digital.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sebelumnya mengkaji aturan baru yang mengatur proporsi pendapatan, di mana 80 persen untuk pengemudi dan 20 persen untuk aplikator. Skema ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan lebih bagi mitra pengemudi.
Menanggapi hal tersebut, pihak Maxim menyatakan bahwa perusahaan pada prinsipnya mendukung kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mitra. Namun demikian, mereka juga menekankan pentingnya mempertimbangkan fleksibilitas tarif dan model bisnis yang telah berjalan.
Menurut Maxim, penerapan aturan baku terkait pembagian hasil perlu disesuaikan dengan kondisi pasar dan operasional di lapangan. Perusahaan menilai bahwa sistem tarif yang fleksibel selama ini memungkinkan layanan tetap kompetitif sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis.
Selain itu, Maxim juga menyoroti bahwa skema yang terlalu kaku berpotensi memengaruhi struktur biaya operasional perusahaan, termasuk dalam hal pengembangan teknologi, layanan pelanggan, serta promosi untuk menjaga daya saing di industri.
Di sisi lain, pemerintah menilai pengaturan bagi hasil ini penting untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil antara perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi ketimpangan pendapatan yang selama ini menjadi sorotan.
Sejumlah pengemudi ojek online menyambut positif rencana tersebut karena dinilai dapat meningkatkan pendapatan mereka. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa perubahan kebijakan dapat berdampak pada jumlah order atau tarif layanan jika tidak diimbangi dengan strategi yang tepat.
Pengamat transportasi digital menilai bahwa kebijakan ini perlu dirumuskan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk aplikator dan komunitas pengemudi. Hal ini penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya adil, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif.
Industri ojek online di Indonesia sendiri terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan persaingan yang semakin ketat antar perusahaan. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan dinilai akan berdampak langsung pada dinamika pasar.
Maxim berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog lebih luas sebelum menetapkan kebijakan final. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak sekaligus menjaga keberlanjutan industri transportasi daring.
Ke depan, pemerintah diharapkan mampu menemukan titik keseimbangan antara perlindungan pengemudi dan keberlangsungan bisnis aplikator. Kebijakan yang tepat dinilai akan mendorong terciptanya ekosistem transportasi digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan. (Sumber: Sultan Ibnu Affan/Bloomberg Technoz)
Editor: Farhan
