Rimbanusa.id – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan kawasan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja pimpinan MPR RI ke kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN pada April 2026.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran pimpinan lainnya. Agenda utama dalam kunjungan tersebut adalah meninjau langsung progres pembangunan serta memastikan kesiapan infrastruktur yang akan digunakan oleh lembaga legislatif di masa mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, rombongan MPR RI meninjau sejumlah titik strategis, termasuk lokasi yang direncanakan menjadi kawasan gedung legislatif. Peninjauan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan lahan, perencanaan pembangunan, serta fasilitas pendukung yang akan menunjang aktivitas lembaga negara setelah perpindahan ibu kota.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa dukungan terhadap percepatan pembangunan kawasan legislatif merupakan bagian dari komitmen lembaga negara dalam menyukseskan pemindahan ibu kota. Ia menegaskan bahwa keberadaan fasilitas legislatif yang memadai menjadi elemen penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang terintegrasi.
“Kunjungan ini merupakan bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan kesiapan IKN sebagai ibu kota negara yang baru,” ujar Muzani.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pembangunan IKN saat ini telah memasuki fase lanjutan. Setelah tahap awal yang berfokus pada pembangunan kawasan eksekutif, pemerintah kini mulai mempercepat pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.
Basuki juga mengungkapkan bahwa desain kawasan legislatif dan yudikatif telah mendapatkan persetujuan dari Presiden. Hal ini menjadi landasan penting dalam memulai pembangunan fisik yang lebih intensif pada tahap berikutnya.
Dalam pemaparannya, disebutkan bahwa kawasan legislatif akan mencakup sejumlah fasilitas utama, seperti gedung untuk MPR, DPR, dan DPD, serta gedung paripurna yang menjadi pusat kegiatan legislatif. Selain itu, kawasan ini juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung guna memastikan kelancaran operasional lembaga negara.
Pimpinan MPR RI juga mengapresiasi perkembangan pembangunan IKN yang dinilai mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah infrastruktur utama, seperti kawasan eksekutif, fasilitas publik, serta akses transportasi, telah menunjukkan progres yang pesat.
Kunjungan ini sekaligus menegaskan sinergi antara lembaga negara dalam mendukung percepatan pembangunan IKN. Kolaborasi antara MPR RI, pemerintah, dan Otorita IKN dinilai menjadi kunci dalam memastikan proyek strategis nasional ini dapat berjalan sesuai rencana.
Sebagai informasi, pembangunan IKN merupakan proyek besar nasional yang bertujuan memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kota Nusantara dirancang sebagai ibu kota baru yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, dengan pembangunan yang dilakukan secara bertahap hingga tahun 2045.
Ke depan, percepatan pembangunan kawasan legislatif diharapkan dapat mendukung proses perpindahan lembaga negara secara bertahap. Dengan kesiapan infrastruktur yang memadai, operasional pemerintahan di IKN diharapkan dapat berjalan optimal dalam beberapa tahun mendatang.
Dukungan MPR RI terhadap akselerasi pembangunan ini menjadi sinyal kuat bahwa seluruh elemen negara memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. (*)
Editor: Farhan
