Rimbanusa.id – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, Pemerintah akan memperpanjang bantuan pangan beras sampai Juni 2024 yang akan disalurkan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Arief memperkirakan butuh 1.320.244 ton beras yang berasal dari pengadaan luar negeri selama 6 bulan di tahun depan. Beras untuk bantuan pangan tersebut akan disimpan oleh Perum Bulog dalam bentuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Bapak Presiden Joko Widodo meminta untuk selalu memperkuat stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang nantinya disalurkan melalui bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM hingga Juni 2024,” ucap Arief dalam keterangan tertulis, Minggu (19/11).
Arief menyatakan keputusan perpanjangan bantuan pangan beras tak terkait dengan Pemilu 2024. Kebijakan tersebut murni bentuk perhatian pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menampik isu bahwa ini berkaitan dengan muatan politik.
“Perpanjangan bantuan pangan beras sampai Juni 2024 telah melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Kita pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis, mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini,” ucap Arief
Masyarakat memang tengah menyoroti kebijakan-kebijakan populis Jokowi menjelang Pemilu 2024. Masyarakat khawatir presiden akan menggunakan kewenangannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
Arief menyampaikan, pemerintah mendapatkan informasi dan data, panen raya pada MAret dan April 2024 diprediksi akan mundur hingga 1-2 bulan. Padahal, pada saat itu ada dua peristiwa yang bisa mempengaruhi permintaan beras sebagai makanan pokok akan meningkat yaitu Pemilu 2024 pada bulan Februari dan Idul Fitri di bulan April.
Sebagaimana diketahui, dalam 2 tahun terakhir puncak tertinggi produksi beras secara bulanan terjadi di bulan Maret dan April. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di MAret 2022 tercatat 5,49 juta ton da, April 2022 mencapai 4,45 juta ton.
Hal serupa juga terjadi pada tahun 2023, di mana pada Maret 2023 produksi beras mencapai 5,13 juta ton dan April 2023 tercatat sebanyak 3,66 juta ton. Momen tersebut menandakan waktunya panen raya.
Arief mengungkapkan penyaluran bantuan pangan beras ini berperan sebagai unsur penekan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga inflasi nasional. Meski demikian, dia mengklaim kebijakan ini tak akan menekan harga di tingka petani.
“Dapat dilihat, selama dua kali tahap penyaluran bantuan pangan beras di tahun ini, inflasi dapat terjaga, terutama inflasi beras,” ungkapnya.
Arief mengutip sejumlah data Badan Pusat Statistik (BPS), bantuan pangan beras tahap pertama yang disalurkan sejak April sampai Juli 2023, turut mendorong penurunan tingkat inflasi beras. Tercata pada Februari 2023 tingkat inflasi beras secara bulanan (month to month) berada di 2,63%, menurun hingga mengalami deflasi pada Juli 2023.
Hal yang sama terjadi pada saat penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua, sejak September 2023. Terjadi penurunan angka inflasi bulanan pada komoditas beras dari 5,61% di September menjadi 1,72% di Oktober 2023.
lebih lanjut, total keluarga yang akan menerima bantuan pangan beras di tahun 2024 berjumlah 22.004.007 KPM. Ini berdasarkan data dari Pensasaran Perceparan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Bantuan pangan beras pada tahun depan akan diberikan kepada 22 juta masyarakat yang merupakan 10 persen dari total penduduk Indonesia yang sangat membutuhkan dan memiliki daya beli rendah,” paparnya. (Sumber: detikFinance/Anisa Indraini)
Editor: Bintang
