Rimbanusa.id – Komisi B DPRD Kota Bontang mengungkapkan keprihatinan terhadap pola realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cenderung menumpuk di akhir tahun. Hal ini berdampak langsung pada perputaran ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menyatakan bahwa keterlambatan pencairan anggaran mengakibatkan aktivitas ekonomi daerah tidak berjalan secara stabil sepanjang tahun. Ia menekankan bahwa kondisi ini menyebabkan banyak pelaku UMKM kehilangan momentum usaha, karena belanja pemerintah baru efektif saat memasuki semester kedua.
“Dalam skema yang kami inginkan, APBD harus diatur dari bulan Januari hingga Desember, bukan seperti tahun-tahun sebelumnya yang baru mengucur di bulan Oktober saat proyek mulai dilaksanakan,” jelasnya kepada awak media.
Rustam menambahkan bahwa pola pelaksanaan proyek pemerintah yang dimulai terlalu lambat juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan perputaran uang di daerah. Ia mencontohkan bahwa proses tender seringkali baru dimulai pada bulan April, sementara pekerjaan fisik baru dimulai pada pertengahan tahun dan pencairan anggaran baru dilakukan menjelang akhir tahun.
“Akibatnya, banyak UMKM yang terhambat. Kami ingin agar dana APBD dapat berputar dari Januari hingga Desember,” ujarnya.
Politisi dari Partai Golkar ini menekankan bahwa APBD seharusnya tidak hanya dilihat sebagai instrumen administrasi anggaran, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menyusun pola pengelolaan anggaran yang lebih merata agar manfaat belanja daerah dapat dirasakan sejak awal tahun.
Rustam juga menyebutkan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar anggaran daerah dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.
“APBD harus diatur sedemikian rupa agar multiplier effect-nya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya UMKM,” tegasnya.
Selain menyoroti pola realisasi anggaran, Komisi B DPRD Bontang juga menilai bahwa capaian serapan APBD saat ini masih belum optimal. Meskipun demikian, Rustam menekankan bahwa ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari tinggi rendahnya persentase serapan anggaran, tetapi juga sejauh mana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.
Ia menggarisbawahi kondisi ekonomi warga yang masih cukup berat, mengingat kenaikan kebutuhan hidup dan stagnasi pendapatan masyarakat.
“Gaji tidak naik, harga BBM tinggi, sementara kebutuhan terus meningkat. Ini yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana APBD bisa menjadi penopang bagi ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
