Rimbanusa.id – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat bahwa investasi swasta total ke sektor hiburan di Ibu Kota Nusantara telah mencapai Rp 20 triliun, hampir sekitar seperempat persen dari total pendanaan pembangunan untuk sektor swasta.
“Jumlah investasi dari pihak swasta sudah mencapai Rp 20 triliun. Ini terutama terkait dengan sektor hiburan, hotel, dan fasilitas lainnya, termasuk juga ruang terbuka hijau,” kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Otorita IKN, Agung Wicaksono setelah menjadi pembicara pada ASEAN Investment Forum Day 2 di Jakarta, Minggu (3/9).
“Konsep ‘play’ ini mencakup fasilitas-fasilitas yang dimaksudkan untuk hiburan, seperti pusat perbelanjaan, hotel, pendidikan, dan kesehatan,” tambah Agung.
Lebih lanjut, Agung menyatakan bahwa hingga saat ini mereka telah menerima minat investasi dari 270 calon investor atau surat minat (Letter of Intent/LOI) untuk IKN, baik dari dalam negeri maupun dari luar Indonesia.
“Paling banyak berasal dari perusahaan-perusahaan Indonesia, lebih dari setengahnya. Selain itu, ada minat investasi dari negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia, serta dari Jepang dan Korea,” lanjutnya.
Agung juga menjelaskan bahwa dalam konteks ASEAN, Malaysia memiliki dua perusahaan properti yang telah berkomitmen untuk membangun 20 gedung apartemen (rusun) di IKN. Kedua perusahaan tersebut sedang melakukan studi kelayakan dan menunggu evaluasi dari pemerintah sebelum mendapatkan izin untuk memulai pembangunan.
“Sedangkan perusahaan-perusahaan dari Singapura lebih tertarik pada energi terbarukan dan pengolahan limbah,” ujar Agung.
Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, tercatat bahwa kebutuhan pendanaan IKN mencapai Rp 466 triliun, yang dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 90,4 triliun, investasi dari badan usaha/swasta sebesar Rp 123,2 triliun, dan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun.
Pendanaan swasta, yang didominasi oleh sektor swasta domestik, terutama dialokasikan untuk zona 1A, yang akan menjadi lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian.
“Zona 1A mencakup daerah sekitar Istana, Monas, dan sekitarnya. Kami fokus pada zona ini terlebih dahulu, yakni Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan luas sekitar 6.000 hektar. Setelah itu, kami akan fokus pada zona lainnya,” tandasnya. (Sumber: jawapos.com/R. Nurul Fitriana Putri)
Editor: Fuad
