Rimbanusa.id – Kawasan wisata pesisir Bontang Kuala kini tengah menjadi sorotan tajam dari DPRD Kota Bontang terkait masalah tata kelola. Mulai dari carut-marut penataan parkir, pengelolaan sampah, hingga jaringan kabel dan tiang utilitas yang dinilai mengganggu estetika serta kenyamanan para wisatawan.
Merespons hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, menegaskan bahwa pembenahan berbagai persoalan teknis ini membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan Lembaga Adat Kutai Bontang Kuala.
Heri menilai Lembaga Adat memiliki posisi strategis untuk melaporkan langsung temuan masalah di lapangan agar bisa segera dieksekusi oleh dinas terkait.
“Teman-teman lembaga adat bisa menyampaikan langsung persoalan yang ditemukan di lapangan kepada OPD terkait. Dengan begitu, solusi yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran,” ungkap Heri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan di Gedung DPRD Bontang, Selasa (2/6/2026).
Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah manajemen parkir. Menurut Heri, petugas parkir di Bontang Kuala seharusnya tidak hanya fokus menarik retribusi, melainkan wajib aktif mengatur kendaraan agar tertib dan rapi.
Selain parkir, keberadaan tiang dan kabel utilitas di area pesisir juga diminta untuk segera ditertibkan sebelum memicu masalah yang lebih besar di kemudian hari. Ia menyarankan agar aspirasi dan kendala teknis ini digodok terlebih dahulu bersama OPD terkait sebelum dibawa ke ranah legislatif.
“Kalau ada kendala atau aspirasi yang belum mendapat tindak lanjut, silakan sampaikan kepada kami. DPRD siap membantu mengawal agar persoalan tersebut bisa mendapatkan solusi,” pungkasnya. (Adv)
