Rimbanusa.id – Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah menggelar rapat finalisasi pada waktu lalu. Rapat ini bertujuan untuk merapikan dan menyempurnakan draft Raperda yang telah dibahas sebelumnya.
Salah satu fokus pembahasan adalah pajak kendaraan alat berat yang beroperasi di wilayah Kaltim. Menurut Ketua Pansus DPRD Kaltim Pembahas Raperda Pajak dan Retribusi Daerah Sapto Setyo Pramono, alat berat merupakan sumber pendapatan daerah yang besar, namun selama ini belum terkelola dengan baik.
“Kita ingin memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah, terutama dari sektor alat berat, kendaraan bermotor, dan bahan bakar,” kata Sapto.
Ia mengatakan ada beberapa pasal yang dibedah dan dimasukkan agar sesuai dengan kebutuhan daerah. Salah satunya adalah pasal yang mengatur tentang pajak bahan bakar alat berat (PBB HB).
“Selama ini banyak alat berat yang tidak terdaftar, tidak membayar PBB HB, dan menggunakan nomor polisi dari luar Kaltim. Kita akan mencari solusi untuk menertibkan alat-alat berat ini, termasuk melakukan proses balik nama dan registrasi ulang. Kita akan melibatkan pihak kepolisian, perhubungan, dan lain-lain untuk membangun sistem yang efektif,” ujarnya.
Untuk melakukan inventarisasi kendaraan alat berat, Pansus juga membentuk tim terpadu yang terdiri dari berbagai pihak terkait.
Sapto berharap, dengan finalisasi draft Raperda ini, Pansus dapat segera melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan DPRD Kaltim dan Pj. Gubernur Kaltim untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, draft Raperda dikonsultasikan ke pemerintah pusat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Rapat finalisasi draft Raperda dipimpin oleh Sapto dan dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, dan perwakilan dari berbagai bidang terkait. (adv/dprdkaltim)
