Rimbanusa.id – Indonesia mencatat langkah besar dalam penguatan industri pupuk nasional melalui ekspor perdana pupuk urea ke Australia. Nilai kerja sama yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp7 triliun ini menjadi penanda meningkatnya posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk dunia, sekaligus menunjukkan transformasi dari negara yang pernah menghadapi keterbatasan pasokan menjadi negara dengan surplus produksi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat menghadiri pelepasan ekspor perdana produk urea milik PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (14/5/2026). Pengiriman tersebut juga menjadi tonggak kerja sama antarpemerintah atau government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia di sektor pupuk.
Pada tahap awal, Indonesia mengirimkan 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar. Jumlah itu merupakan bagian dari komitmen ekspor sebesar 250 ribu ton yang ke depan ditargetkan meningkat hingga 500 ribu ton.
“Rencana awal ekspor sebanyak 250 ribu ton ke Australia, kemudian akan ditingkatkan hingga 500 ribu ton,” ujar Amran.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa industri pupuk nasional semakin kompetitif dan memiliki peluang besar memperluas pasar internasional. Pemerintah, kata Amran, juga mengapresiasi peran Pupuk Indonesia atas kontribusi dan kinerja yang dinilai berhasil memperkuat kapasitas industri pupuk nasional.
Setelah Australia, pemerintah juga mulai membuka peluang pasar ekspor ke sejumlah negara lain. Beberapa negara yang disebut menunjukkan minat tinggi terhadap pupuk urea Indonesia di antaranya India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.
Amran mengungkapkan, Duta Besar India bahkan telah menyampaikan permintaan langsung terhadap pasokan pupuk urea Indonesia sebanyak 500 ribu ton. Selain India, sejumlah negara lain juga mulai menunjukkan ketertarikan serupa.
Keberhasilan ekspor ini, lanjutnya, tidak lepas dari berbagai kebijakan strategis pemerintah dalam membenahi tata kelola pupuk nasional, mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Salah satu langkah awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yakni mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut disebut berdampak bagi sekitar 160 juta masyarakat yang berkaitan dengan sektor pertanian.
Selain peningkatan alokasi, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen tanpa tambahan beban anggaran negara serta menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton.
“Di tengah situasi geopolitik dunia yang memanas, harga pupuk di Indonesia justru turun 20 persen. Volume pupuk juga meningkat. Ini menjadi kabar baik bagi petani Indonesia,” katanya.
Pemerintah juga melakukan penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Skema distribusi kini dibuat lebih sederhana agar penyaluran pupuk ke petani dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
Tak hanya itu, reformasi subsidi pupuk dilakukan dengan menghapus sejumlah komponen yang dinilai membebani biaya, seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, hingga pajak berlapis. Langkah ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga Rp14 triliun sekaligus menekan biaya produksi nasional.
Di sisi industri, pemerintah juga mendorong revitalisasi melalui tujuh proyek strategis senilai Rp72,84 triliun yang melibatkan sejumlah perusahaan pupuk nasional. Modernisasi dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang kurang efisien menjadi fasilitas baru yang lebih hemat energi.
Efisiensi biaya produksi dari pabrik baru bahkan disebut mencapai 26 persen lebih rendah dibandingkan fasilitas lama. Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan subsidi pupuk dapat mencapai Rp112 triliun hingga 2035.
“Pupuk bukan sekadar soal produksi dan distribusi, tetapi menjadi instrumen penting menuju kedaulatan pangan nasional,” tegas Amran. (Adv)
