Rimbanusa.id – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi, mengusulkan agar pengelolaan retribusi parkir di RSUD Taman Husada sejak awal menerapkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless menggunakan kartu elektronik (e-money). Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya modernisasi pelayanan publik sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Usulan itu disampaikan saat pembahasan mengenai skema pengelolaan retribusi parkir rumah sakit. Menurut Winardi, penggunaan sistem digital akan membuat setiap transaksi tercatat secara otomatis sehingga lebih mudah diawasi dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan.
“Kalau sejak awal menggunakan sistem cashless, seluruh transaksi akan terekam dengan baik. Ini akan membuat pengelolaan retribusi lebih transparan, akuntabel, dan mengurangi potensi penyimpangan,” ujarnya.
Ia menilai pembayaran menggunakan e-money kini bukan lagi hal baru bagi masyarakat. Berbagai fasilitas umum di sejumlah daerah, termasuk Kota Samarinda, telah menerapkan sistem tersebut dan mendapat respons positif karena dinilai lebih praktis, cepat, serta aman.
Karena itu, Winardi berharap Bontang dapat mengikuti perkembangan digitalisasi pelayanan publik dengan menerapkan mekanisme serupa di RSUD Taman Husada. Selain memudahkan masyarakat, sistem tersebut juga dinilai dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah segera menuntaskan skema kerja sama pengelolaan parkir agar layanan dapat berjalan sesuai rencana. Menurutnya, kejelasan mekanisme pengelolaan akan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.
Apabila pengelolaan nantinya diserahkan kepada pihak ketiga, Winardi mengingatkan agar proses pemilihan dilakukan secara selektif. Perusahaan yang ditunjuk, kata dia, harus memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan bidang pengelolaan parkir sehingga memiliki legalitas dan kompetensi yang jelas.
“Silakan segera diselesaikan skema kerja samanya. Kalau nanti melibatkan pihak ketiga, pastikan perusahaan tersebut memang memiliki KBLI yang sesuai dengan usaha pengelolaan parkir,” tegasnya.
Winardi berharap sistem pengelolaan parkir di RSUD Taman Husada tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang lebih nyaman, modern, dan profesional bagi masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan kesehatan. (Adv)
