Rimbanusa.id – Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mengusulkan agar Pemerintah Kota Bontang dilibatkan dalam proses penentuan pangkalan LPG subsidi 3 kilogram. Menurutnya, peran pemerintah daerah perlu diperkuat agar pengawasan terhadap distribusi gas bersubsidi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Winardi menilai mekanisme penetapan pangkalan selama ini masih didominasi oleh agen dan Pertamina, sehingga ruang pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan sejak awal relatif terbatas. Padahal, keterlibatan pemerintah dinilai penting agar penyaluran LPG bersubsidi benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.
“Seharusnya pemerintah daerah ikut memberikan pertimbangan sebelum sebuah pangkalan ditetapkan. Dengan begitu, ada dasar yang jelas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas distribusi di lapangan,” ujarnya.
Ia mengatakan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) dapat dilibatkan untuk melakukan verifikasi terhadap calon pangkalan, mulai dari kelengkapan persyaratan administrasi hingga kebutuhan masyarakat di wilayah yang akan dilayani.
Menurut Winardi, apabila pemerintah mengetahui sejak awal lokasi dan pengelola setiap pangkalan, pengawasan akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, pemerataan distribusi juga dapat dievaluasi sehingga tidak terjadi penumpukan pangkalan di satu wilayah, sementara daerah lain masih kesulitan memperoleh akses LPG bersubsidi.
“Kalau pemerintah daerah mengetahui siapa pengelolanya dan bagaimana persebaran pangkalan, tentu pengawasannya akan lebih maksimal. Ini juga menjadi langkah untuk mengurangi potensi penyimpangan dalam penyaluran LPG bersubsidi,” katanya.
Ia mengungkapkan, Komisi B DPRD Bontang telah beberapa kali melakukan inspeksi dan pemantauan langsung terhadap distribusi LPG 3 kilogram. Dari hasil pengawasan tersebut, masih ditemukan sejumlah persoalan dalam pola penyaluran yang dinilai perlu mendapat perhatian bersama.
Meski Pertamina telah memastikan stok LPG untuk Kota Bontang dalam kondisi aman, Winardi menilai aspek distribusi tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dibenahi. Karena itu, DPRD telah meminta penjelasan langsung kepada Pertamina melalui rapat dengar pendapat untuk memastikan pasokan benar-benar sampai kepada masyarakat tanpa hambatan.
Menurutnya, evaluasi terhadap mekanisme pembentukan pangkalan menjadi salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan. Dengan melibatkan pemerintah daerah sejak proses awal, pengawasan distribusi, pengendalian harga, hingga penyaluran subsidi dapat dilakukan secara lebih optimal.
“Yang harus dijaga bukan hanya ketersediaan LPG, tetapi juga memastikan subsidi ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Untuk itu, sistem pengawasannya harus diperkuat dengan melibatkan pemerintah daerah,” tegasnya. (Adv)
