Mahfud MD: Pemerintah Komitmen Kawal Pemilu 2024

Menteri koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. (Foto: dailynewsindonesia.com)

Rimbanusa.id – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah berkomitmen kuat untuk mengawal Pemilu 2024 dengan baik.

“Pemerintah punya komitmen yang kuat untuk melaksanakan atau mengawal pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Di bawah koordinasi penyelenggaraan KPU yang diawasi oleh Bawaslu. Itu komitmen pemerintah,” kata Mahfud saat menyampaikan sambutan di acara peluncuran CNN Indonesia Kanal Pemilu Tepercaya di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan pada Senin (1/8).

Ia menyebut segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung jalannya pemilu seperti instrumen hukum, kelembagaan, hingga jadwal penyelenggaraan telah dibahas oleh DPR bersama dengan KPU dan Bawaslu.

“Karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk ini. Supaya juga tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari-hari ini pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat, itu tidak juga karena sudah dibicarakan oleh KPU dan stakeholders karena yang diperlukan itu akan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah. Tapi dihitung dulu,” ucap Mahfud.

Ia menerangkan anggaran yang disetujui oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mulai dikucurkan pada 2022. Menurutnya, total anggaran yang dikucurkan pada 2023 dan 2024 akan lebih banyak.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut KPU cukup membuat DIPA bila ada anggaran penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang belum dicairkan oleh pemerintah.

“Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang. KPU tinggal membuat DIPA saja, kalau DIPA sudah jadi gampang. Kalau belum ada DIPA tidak bisa dicairkan, itu bisa melanggar hukum keuangan negara,” katanya.

“Oleh sebab itu, pemerintah menjamin tentang ini, tahun berikutnya anggaran akan disediakan, berikutnya lagi disediakan,” sambungnya.

Namun begitu, Mahfud minta agar alokasi anggaran terkait biaya operasional seperti pembangunan gedung di berbagai daerah ditunda dulu. Menurutnya, pemerintah baru menyetujui kenaikan biaya terhadap panitia.

“Disetujui meskipun tidak 100 persen dari yang diusulkan KPU,” katanya. (CNN Indonesia)

Editor: Ahmad Fuad Ghazali