Rimbanusa.id – Guna memperketat tata kelola dan pengawasan Bahan Bakar Minyak dan Gas, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi, mengusulkan agar pemerintah daerah dilibatkan sejak dini dalam proses pembentukan dan penetapan pangkalan LPG. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat pengawasan distribusi elpiji bersubsidi di Kota Taman.
Winardi mengungkapkan, selama ini peran pemerintah daerah dalam memonitor pangkalan LPG sangat terbatas. Hal itu terjadi lantaran mekanisme penunjukan dan pembentukan pangkalan murni menjadi domain agen dan pihak Pertamina.
Keterbatasan wewenang ini membuat pemerintah kota kerap menemui jalan buntu saat ingin melakukan pembinaan, pemetaan, maupun evaluasi terhadap pangkalan yang bandel di lapangan.
“Jika pemerintah daerah dilibatkan dalam proses penetapan pangkalan, kita akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Sehingga dengan begitu, ada dasar yang jelas untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas distribusi di lapangan—itu ada dan nyata,” tegas Winardi, Kamis (18/6/2026).
Menurut Winardi, pemerintah daerah idealnya memiliki ruang untuk memberikan rekomendasi atau pertimbangan kelayakan sebelum sebuah pangkalan resmi beroperasi. Dengan keterlibatan tersebut, ekosistem distribusi gas melon diyakini bakal berjalan lebih tertata, adil, dan akuntabel.
Selain mempermudah fungsi kontrol harian, intervensi pemerintah sejak awal juga akan mempercepat proses penindakan dan evaluasi jika di kemudian hari ditemukan praktik culas, seperti penimbunan atau penyelewengan elpiji bersubsidi.
Ia menambahkan, pengawasan yang responsif dan kokoh di tingkat akar rumput merupakan kunci utama untuk menangkal hantu kelangkaan serta meroketnya harga elpiji 3 kilogram yang kerap mencekik masyarakat kecil. Oleh karena itu, Winardi mendorong lahirnya sinergi baru yang lebih sehat antara Pemkot, agen, dan Pertamina.
“Melalui keterlibatan pemerintah daerah dalam proses penetapan pangkalan ini, kami berharap distribusi elpiji 3 kilogram dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Itu yang paling utama,” kunci Winardi menutup penjelasannya. (Adv)
