Rimbanusa.id – Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai persoalan kelangkaan LPG bersubsidi 3 kilogram yang beberapa kali dikeluhkan masyarakat bukan disebabkan minimnya pasokan, melainkan masih adanya persoalan dalam sistem distribusi di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan hasil pembahasan Komisi B DPRD bersama instansi terkait. Dari informasi yang diterima, stok LPG bersubsidi untuk Kota Bontang dinilai masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Kalau melihat data yang kami terima, stoknya sebenarnya masih tersedia. Yang perlu dibenahi adalah bagaimana distribusinya agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Rustam menjelaskan, jalur resmi penyaluran LPG bersubsidi hanya melalui agen dan pangkalan yang telah ditunjuk. Karena itu, pengawasan terhadap rantai distribusi perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan yang berpotensi mengganggu ketersediaan barang maupun memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
Ia juga mengusulkan agar Pemerintah Kota Bontang diberi peran lebih besar dalam memberikan rekomendasi pembentukan pangkalan LPG. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah akan mempermudah proses pengawasan sekaligus memastikan pemerataan layanan kepada masyarakat.
Selain pengawasan distribusi, Rustam mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan ketika muncul isu kelangkaan. Selama stok masih tersedia, kepanikan justru dapat memperburuk kondisi di lapangan.
“Pemerintah bersama DPRD akan terus melakukan pengawasan. Dengan begitu, kondisi riil di lapangan bisa diketahui dan langkah penanganannya dapat dilakukan dengan cepat,” katanya.
Ia menambahkan, pembenahan tata kelola distribusi menjadi kunci agar LPG bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Di sisi lain, sistem distribusi yang lebih tertata juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya gejolak pasokan di Kota Bontang. (Adv)
