BONTANG — Pemerintah Kota Bontang bersama perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meninjau lahan calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Bontang Lestari, Selasa (5/8/2025).
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin langsung peninjauan di Jalan Letjen Urip Sumoharjo, tepatnya di lahan yang berada di belakang Perumahan Korpri, berdampingan dengan area pengembangan Gudang Bulog. Tinjauan ini turut diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang akan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis tersebut.
Beberapa pejabat yang hadir di antaranya Plt. Kepala Dinas Pendidikan, perwakilan Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Bapperida Bontang.
Wakil Wali Kota Agus Haris menegaskan, proyek Sekolah Rakyat merupakan prioritas nasional yang diamanatkan untuk segera direalisasikan di Bontang. Peninjauan lokasi ini menjadi langkah awal untuk memastikan kesiapan lahan dan sinkronisasi data dengan proposal yang sudah diajukan ke Kementerian Sosial RI.
“Ini arahan langsung dari Ibu Wali Kota agar kita segera menyiapkan segala kebutuhan teknis, supaya pembangunan Sekolah Rakyat ini berjalan sesuai dengan target nasional,” ujar Agus Haris.
Direncanakan, Sekolah Rakyat di Bontang akan berdiri di atas lahan seluas 8 hektar, menjadi kawasan pendidikan terpadu dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Tidak hanya ruang kelas, kawasan ini akan dilengkapi berbagai fasilitas modern, antara lain asrama siswa, pusat kesehatan, rumah ibadah berbagai agama, ruang pertemuan, kantin, lapangan sepak bola berstandar internasional, serta sarana pelatihan keterampilan seperti pertanian dan perikanan.
Proyek ini ditaksir membutuhkan anggaran sebesar Rp 250 miliar, yang akan bersumber dari dana pemerintah pusat. Nilai anggaran tersebut mengacu pada standar pembangunan Sekolah Rakyat di beberapa daerah di Kalimantan Timur, seperti Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Berau.
“Saat ini kita tinggal menunggu rekomendasi resmi dari Kementerian. Setelah itu, kita bisa lanjut ke tahap pematangan lahan yang estimasinya memakan waktu sekitar tiga bulan,” jelasnya.
Jika proses administrasi dan rekomendasi berjalan lancar, Pemkot Bontang berharap pembangunan dapat dimulai tahun ini melalui alokasi APBD Perubahan. Meski demikian, Agus Haris menegaskan bahwa Pemkot akan tetap menunggu keputusan final dari pemerintah pusat sebelum mengalokasikan anggaran daerah.
Diharapkan, kehadiran Sekolah Rakyat ini tidak hanya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat, namun juga menjadi pusat pembinaan sumber daya manusia unggul yang berdaya saing, sekaligus mengintegrasikan konsep pendidikan berbasis kemandirian dan keterampilan. (*)
