DPRD Bontang Soroti Bus Karyawan, Dishub Diminta Susun Pola Antar-Jemput Baru

Rimbanusa.id – Aktivitas bus antar-jemput karyawan perusahaan menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Bontang dalam upaya menata lalu lintas perkotaan. Dinas Perhubungan (Dishub) diminta mengevaluasi kembali pola operasional bus perusahaan, terutama pada jam sibuk pagi hari.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menilai pergerakan bus karyawan perlu ditata agar tidak berbarengan dengan tingginya mobilitas masyarakat dan aktivitas pelajar menuju sekolah.

Menurutnya, sejumlah ruas jalan di Bontang harus menampung kendaraan pribadi, angkutan umum, bus perusahaan hingga kendaraan pengantar anak sekolah dalam waktu yang hampir bersamaan. Jika tidak diatur, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kepadatan di sejumlah titik.

Karena itu, DPRD mendorong Dishub tidak hanya melihat persoalan dari sisi jumlah kendaraan, tetapi juga mengevaluasi waktu dan pola perjalanan bus karyawan.

“Jam operasionalnya perlu kita dudukkan bersama. Ketika kendaraan karyawan keluar bersamaan dengan anak-anak berangkat sekolah, otomatis beban jalan bertambah. Ini yang harus kita cari pola pengaturannya,” ujar Sahib, Senin (24/8/2026).

Salah satu opsi yang menurut Sahib layak dikaji adalah penerapan titik kumpul atau meeting point bagi karyawan. Bus perusahaan nantinya cukup melayani rute menuju titik tersebut sehingga tidak perlu masuk ke banyak kawasan permukiman untuk menjemput pekerja satu per satu.

Konsep tersebut dinilai berpotensi mengurangi frekuensi bus perusahaan melintas di jalan-jalan lingkungan sekaligus membuat waktu perjalanan lebih terukur.

Meski demikian, Sahib menilai penerapannya membutuhkan sistem transportasi pendukung. Karyawan dari kawasan permukiman perlu memiliki akses yang mudah menuju titik kumpul, baik melalui angkutan kota, kendaraan pengumpan maupun layanan transportasi berbasis aplikasi.

Ia menekankan, lokasi titik kumpul tidak boleh ditetapkan hanya berdasarkan pertimbangan teknis pemerintah. Karakteristik permukiman, sebaran tempat tinggal pekerja, kapasitas jalan serta akses kendaraan besar harus menjadi bagian dari kajian.

“Jangan kita menentukan satu lokasi hanya berdasarkan perkiraan. Harus dilihat apakah pekerjanya mudah menjangkau, apakah bus bisa masuk, dan apakah titik itu memang mampu mengurai kepadatan,” jelasnya.

Untuk memastikan solusi yang diterapkan sesuai kondisi lapangan, Komisi C DPRD Bontang telah meminta Dishub menggelar pertemuan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki layanan bus karyawan.

Forum tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk memetakan pola antar-jemput yang selama ini diterapkan, termasuk rute perjalanan, jam keberangkatan serta lokasi yang kerap menjadi titik penumpukan kendaraan.

Selain penataan bus karyawan, DPRD juga mendorong pemerintah mengkaji pengembangan layanan bus sekolah. Menurut Sahib, keberadaan angkutan khusus pelajar berpotensi menjadi bagian dari solusi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi pada jam masuk sekolah.

Namun, pengembangan transportasi tersebut harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur. Halte, titik transit dan fasilitas naik-turun penumpang yang aman perlu disiapkan agar sistem transportasi tidak hanya menyediakan armada, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“Kalau kita ingin membangun sistem transportasi yang terintegrasi, fasilitas pendukungnya juga harus dipikirkan sejak awal. Armada saja tidak cukup kalau masyarakat tidak punya tempat untuk naik dan turun dengan aman,” ungkap politisi NasDem tersebut.

Sahib menilai pembenahan transportasi Bontang membutuhkan koordinasi lintas pihak. Pemerintah, perusahaan dan masyarakat harus duduk bersama agar kebijakan yang dihasilkan tidak sekadar memindahkan titik kemacetan dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Menurutnya, penataan angkutan karyawan pada akhirnya bukan hanya berkaitan dengan kelancaran lalu lintas. Sistem yang lebih teratur juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan membuat mobilitas pekerja menjadi lebih efisien.

“Target akhirnya bukan hanya mengurangi macet, tetapi bagaimana aktivitas angkutan karyawan bisa berjalan lebih tertib dan risiko kecelakaan ikut ditekan,” pungkas Sahib. (Adv)