Sistem Manual Rawan Bocor, Komisi B DPRD Bontang Minta Transaksi Daerah Wajib Berbasis Aplikasi

Rimbanusa.id – Pemerintah Kota Bontang didorong untuk melakukan revolusi digital secara total dalam sistem pengelolaan pendapatan daerah. Transisi dari sistem manual ke digital dinilai sudah sangat mendesak demi menutup rapat celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menegaskan bahwa mempertahankan pola pencatatan manual hanya akan membuat daerah kehilangan banyak potensi penerimaan kas yang berharga.

Menurut Rustam, di era modern ini, digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan melainkan kebutuhan mutlak untuk menciptakan transparansi dan efektivitas pengawasan keuangan.

“Sekarang dunia sudah ada di genggaman. Anak kecil saja sudah terbiasa menggunakan pembayaran digital seperti GoPay atau DANA. Jadi, sudah seharusnya seluruh transaksi penerimaan daerah kita berbasis aplikasi dan terintegrasi,” cetus Rustam, Rabu (10/6).

Rustam menjelaskan, kelemahan sistem manual sering kali diperparah oleh hal-hal kecil, seperti kebiasaan mengabaikan nominal receh dalam transaksi tunai. Jika sistem diubah menjadi digital, setiap rupiah yang mengalir akan otomatis tercatat secara presisi oleh sistem tanpa ada yang menguap.

Di sisi lain, Rustam juga memberikan catatan kritis dalam rapat pembahasan capaian pendapatan daerah. Ia meminta jajaran pemkot tidak cepat berpuas diri dengan laporan realisasi yang tampak mentereng di atas kertas.

“Tadi laporannya sekilas memang terlihat bagus, ada target yang tercapai 100 persen bahkan hingga 200 persen. Tapi kita harus jeli melihatnya. Jika target awal yang dipatok terlalu kecil, tentu lonjakan persentase itu belum bisa dikatakan optimal,” kritik Rustam secara blak-blakan.

Ia meyakini, jika seluruh instansi pemungut pajak dan retribusi daerah sudah sepenuhnya terkoneksi secara digital, angka riil PAD Bontang bisa melonjak jauh lebih tinggi dari target yang ada saat ini.

“Dengan sistem digital, seluruh transaksi terjaga dengan baik, lebih transparan, dan mudah dipantau bersama. Tidak ada lagi ruang untuk kehilangan pendapatan daerah,” pungkasnya. (Adv)