Rimbanusa.id – Langkah cepat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang dalam membuka rekrutmen guru pengganti memicu respons dinamis dari legislatif. Program ini dipuji karena dinilai taktis memutus mata rantai krisis pengajar, namun di sisi lain diwanti-wanti agar tidak mengorbankan stabilitas sekolah swasta.
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal, menilai kebijakan ini sangat krusial mengingat gelombang pensiun guru di Bontang terus meningkat. Jika dibiarkan kosong terlalu lama, kualitas belajar-mengajar di kelas taruhannya.
“Langkah Disdikbud ini patut diacungi jempol. Ini bukti keseriusan pemerintah agar hak belajar siswa tidak terganggu akibat kekosongan tenaga pendidik. Prosesnya harus cepat dan tepat sasaran,” tutur Saeful, Jumat (29/5).
Kendati mendukung, internal DPRD Bontang tetap memberikan catatan kritis. Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, dengan tegas mengingatkan agar proses seleksi berjalan transparan dan bersih dari nepotisme.
“Jangan sampai ada praktik titipan orang dalam. Siapa pun yang mendaftar, baik fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman, harus dinilai murni berdasarkan kompetensi,” tegas pria yang akrab disapa Herkes tersebut.
Bukan itu saja, Herkes juga menyoroti efek domino rekrutmen ini terhadap ekosistem sekolah swasta. Pasalnya, ada laporan bahwa banyak guru dari sekolah swasta yang ikut tergiur melamar posisi guru pengganti di sekolah negeri ini.
Jika tidak diantisipasi, kebijakan ini dikhawatirkan hanya akan memindahkan masalah: melengkapi kuota guru di sekolah negeri, tetapi memicu kelangkaan guru di sekolah swasta.
“Kalau sampai sekolah negeri terpenuhi tapi swasta malah kelabakan kekurangan guru, ini akan memicu persoalan baru di dunia pendidikan kita,” cetusnya.
Sebagai solusi, Herkes menyarankan manajemen sekolah swasta memperketat aturan internal mereka. Misalnya, dengan mewajibkan guru yang lolos seleksi untuk segera mengundurkan diri secara resmi demi mencegah kerancuan administrasi, terutama potensi data ganda pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Kami di DPRD tentu tidak bisa mengintervensi dapur sekolah swasta, namun masukan ini penting agar tata kelola administrasi pendidikan di Bontang tetap sehat dan seimbang,” tutup Herkes. (Adv)
