Rimbanusa.id – Menteri Kementerian Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkap alasan penunjukan purnawirawan TNI Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA). Menurut Dody, Arnold dinilai memiliki latar belakang yang sesuai karena berasal dari Korps Zeni TNI yang berkaitan erat dengan bidang infrastruktur.
Dody menjelaskan Korps Zeni TNI memiliki tugas yang mirip dengan pekerjaan konstruksi dan pembangunan infrastruktur sipil. Karena itu, pengalaman Arnold dianggap relevan untuk mendukung percepatan berbagai proyek strategis di lingkungan Kementerian PU.
“Zeni itu kan PU-nya tentara,” ujar Dody dalam media briefing di Jakarta Selatan.
Ia menilai kehadiran sosok dari luar birokrasi diperlukan untuk membawa “darah baru” dalam percepatan kerja kementerian. Pemerintah, kata dia, membutuhkan pola kerja yang lebih cepat dan adaptif untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur nasional.
Menurut Dody, sejumlah proyek strategis saat ini membutuhkan penanganan cepat, termasuk pembangunan bendungan dan jaringan irigasi guna menghadapi potensi dampak El Nino berkepanjangan. Karena itu, pengalaman teknis dan kepemimpinan Arnold dinilai dapat membantu mempercepat pelaksanaan proyek.
Penunjukan Arnold sebelumnya menjadi sorotan publik karena dilakukan pada 1 Mei 2026 yang bertepatan dengan hari libur nasional. Namun, Dody membantah proses pelantikan dilakukan secara diam-diam. Ia menegaskan seluruh tahapan telah dikonsultasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Di pemerintahan Pak Prabowo tidak ada hari libur,” kata Dody.
Selain Arnold, Kementerian PU juga melantik sejumlah pejabat lain, termasuk sekretaris jenderal, kepala badan, dan staf ahli menteri. Pelantikan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penguatan organisasi untuk mendukung program prioritas pemerintah di sektor infrastruktur.
Dody menegaskan pemerintah membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, terutama terkait ketahanan air dan pengelolaan sumber daya air. Ia berharap jajaran baru di Kementerian PU dapat bekerja lebih efektif dan responsif terhadap target pembangunan nasional.
Penunjukan purnawirawan TNI dalam jabatan sipil sendiri kerap memunculkan perdebatan di ruang publik. Namun pemerintah menilai pemilihan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Ke depan, Kementerian PU menargetkan percepatan pembangunan berbagai proyek strategis nasional, termasuk bendungan, irigasi, dan infrastruktur pendukung ketahanan pangan. Pemerintah berharap penguatan struktur organisasi dapat membantu mempercepat realisasi program prioritas tersebut. (Sumber: cnnindonesia.com)
Editor: Farhan
