Banjir Rob Hingga Sampah Menumpuk, DPRD Bontang Desak Penataan Total Kawasan Wisata Bontang Kuala

Kondisi banjir rob di salah satu wilayah Kelurahan Bontang Kuala

Rimbanusa.id – Sederet persoalan klasik yang membayangi kawasan pesisir Bontang Kuala kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan di DPRD Kota Bontang. Mulai dari ancaman banjir rob tahunan, keamanan instalasi listrik di atas air, hingga tata kelola sampah akibat lonjakan wisatawan menjadi isu krusial yang mendesak untuk ditangani secara permanen.

Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menegaskan bahwa penanggulangan banjir rob tetap menjadi prioritas utama yang terus diperjuangkan legislatif. Dampak luapan air laut berkala ini dinilai sangat mengganggu aktivitas warga pesisir, sehingga alokasi anggaran dan program yang tepat sasaran mutlak diperlukan.

“Persoalan banjir rob ini terus kami kawal. Berbagai usulan penanganan terus didorong ke pemerintah daerah agar ada langkah konkret dan maksimal dalam melindungi kawasan pesisir kita,” tegas Rustam usai rapat, Selasa (2/6/2026).

Selain masalah rob, DPRD juga menghimpun keluhan langsung dari Lembaga Adat Kutai Bontang Kuala terkait ancaman keselamatan lingkungan. Beberapa poin penting yang disoroti antara lain:

Keamanan Jaringan Listrik: Semakin padatnya instalasi kabel listrik di atas permukiman laut dikhawatirkan memicu korsleting atau bahaya fatal, terutama saat cuaca buruk melanda.

Ledakan Volume Sampah: Status Bontang Kuala sebagai destinasi wisata andalan berdampak pada melonjaknya produksi sampah. Rustam mengusulkan adanya penambahan armada pengangkut khusus serta penerapan teknologi pengolahan sampah yang adaptif untuk wilayah perairan.

Perawatan Fasilitas Umum (Fasum): Lembaga adat meminta pemerintah tidak hanya fokus membangun, tetapi juga konsisten melakukan pemeliharaan berkala agar fasilitas penunjang wisata tidak cepat rusak dan berumur panjang.

Rustam memastikan seluruh aspirasi dan keluhan dari akar rumput ini akan menjadi rapor merah yang dibawa ke meja evaluasi bersama jajaran eksekutif. Ia mengingatkan bahwa pembenahan Bontang Kuala harus dilakukan secara lintas sektor dan bertahap agar hasilnya efektif.

“Semua masukan ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Targetnya, persoalan ini bisa diurai satu per satu, sehingga Bontang Kuala tidak hanya maju sebagai destinasi wisata, tetapi juga menjelma menjadi permukiman yang aman dan nyaman bagi warganya,” tutup Rustam. (Adv)