Expresi.co – Meski Pemerintah Kota Bontang sukses mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut, DPRD Bontang mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk tidak terlena.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyatakan bahwa predikat WTP tidak menutup kemungkinan adanya celah pelanggaran atau fraud dalam pelaksanaan program kerja. Oleh karena itu, fungsi kontrol legislatif akan tetap berjalan ketat.
”Tugas kita adalah memastikan semua catatan BPK diselesaikan. Hasil pemeriksaan ini justru jadi dasar kami untuk memperketat pengawasan,” ujar Andi Faiz.
Sebagai langkah konkret, DPRD akan segera memanggil OPD yang kedapatan memiliki temuan administratif maupun finansial. Masalah-masalah seperti kelebihan bayar, kekurangan volume proyek, hingga instruksi pengembalian anggaran menjadi fokus utama yang harus segera dituntaskan oleh OPD terkait.
Berbeda dengan pembahasan LKPj yang dimulai dari bedah data awal, tindak lanjut LHP BPK ini dinilai lebih terarah karena BPK telah mengeluarkan rekomendasi resmi pasca-entry dan exit meeting.
Andi Faiz menekankan pentingnya sinergi dan sikap kooperatif dari setiap kepala OPD demi mewujudkan tata kelola keuangan Bontang yang bersih dan bertanggung jawab. (Adv)
