Rimbanusa.id – Pemerintah Kota Bontang menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyampaian tersebut dilakukan Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris dalam rapat kerja DPRD yang berlangsung di Ruang Paripurna, Kamis (18/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam dan dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan.
Dalam sambutannya, Agus Haris mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan seluruh fraksi. Menurutnya, pandangan DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.
Ia menjelaskan, sejumlah indikator pembangunan Kota Bontang sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,21 persen, angka kemiskinan turun menjadi 3,21 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 83,04, sementara rasio gini membaik menjadi 0,349.
Menanggapi sorotan fraksi terkait penerimaan pajak, Agus Haris menyebut realisasi pajak daerah telah mencapai 95,19 persen dari target. Namun, beberapa jenis pajak belum memenuhi target akibat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan, pertumbuhan usaha yang belum sesuai proyeksi, serta perlunya pembaruan data objek dan subjek pajak.
“Pemerintah akan terus mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pemutakhiran data, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas petugas, serta intensifikasi penagihan kepada wajib pajak,” ujarnya.
Pemerintah juga memaparkan sejumlah langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di antaranya melalui evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyesuaian tarif layanan PDAM, serta penambahan 11.553 sambungan jaringan gas rumah tangga yang didanai APBN pada 2026 guna memperkuat kontribusi PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) terhadap pendapatan daerah.
Selain mengoptimalkan pendapatan, Pemkot Bontang memastikan kualitas belanja daerah akan terus ditingkatkan agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat. Prioritas anggaran diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan masyarakat.
Terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang menjadi perhatian sejumlah fraksi, Agus Haris menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi efisiensi pelaksanaan program, serta adanya beberapa kegiatan yang belum dapat diselesaikan karena kendala administratif, teknis, maupun proses pengadaan barang dan jasa.
Ia menegaskan, seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal sekaligus memastikan APBD dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Bontang. (Adv)
