Rimbanusa.id – Aksi demonstrasi besar digelar aliansi mahasiswa dan masyarakat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026). Aksi tersebut memusatkan tuntutan pada kinerja DPRD Kalimantan Timur, khususnya terkait fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Ribuan massa yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat dan mahasiswa memadati kawasan depan Gedung DPRD Kaltim. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak DPRD Kalimantan Timur untuk menggunakan hak angket dan interpelasi terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah. Kedua, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran daerah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ketiga, meminta penguatan fungsi pengawasan legislatif agar berjalan optimal dan independen.
Koordinator lapangan aksi, Kamarul Azwan, menegaskan bahwa penggunaan hak konstitusional DPRD menjadi fokus utama gerakan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan adanya kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Kami meminta anggota dewan menggunakan hak istimewa mereka untuk mengawasi kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat,” ujarnya dalam aksi tersebut.
Selain itu, massa juga menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran. Beberapa di antaranya terkait pengeluaran untuk fasilitas pejabat, termasuk renovasi rumah jabatan dan pengadaan barang yang dianggap tidak mendesak di tengah kondisi ekonomi masyarakat.
Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Irma Suryani, menyatakan bahwa kebijakan anggaran seharusnya lebih sensitif terhadap kebutuhan publik. Ia menilai alokasi dana yang besar untuk fasilitas pejabat menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap masyarakat.
Aksi ini juga menyoroti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Massa menilai perlunya reformasi tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel.
Menanggapi aksi tersebut, pihak DPRD Kalimantan Timur menyatakan kesiapan untuk menerima aspirasi masyarakat. Perwakilan sekretariat DPRD menyebutkan bahwa pimpinan dewan telah membuka ruang dialog dengan massa aksi guna menampung berbagai tuntutan yang disampaikan.
Aksi 21 April ini menjadi salah satu demonstrasi besar di Kalimantan Timur yang menyoroti hubungan antara masyarakat dan lembaga legislatif. Selain berlangsung di DPRD, massa juga berencana melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur sebagai bentuk tekanan lanjutan terhadap pemerintah daerah.
Peristiwa ini mencerminkan meningkatnya partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Tuntutan yang disampaikan diharapkan dapat mendorong DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (Sumber: Suriadi Said/Pranala.co)
Editor: Farhan
