Rimbanusa.id – Pemerintah Kota Bontang akhirnya menghentikan sementara simulasi retribusi di kawasan wisata Bontang Kuala setelah menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Keputusan itu diambil dalam forum mediasi yang berlangsung di Aula Kelurahan Bontang Kuala, Minggu (10/5/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah dan masyarakat. Hadir dalam mediasi itu Ketua DPRD Kota Bontang, Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten II Pemkot Bontang, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar), tokoh masyarakat, perwakilan Lembaga Adat Bontang Kuala, hingga pelaku UMKM setempat.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan keberatan terhadap rencana penerapan retribusi yang dinilai berpotensi membebani masyarakat dan wisatawan. Pelaku usaha juga mengaku khawatir kebijakan itu dapat mengurangi jumlah pengunjung yang datang ke kawasan wisata Bontang Kuala.
Persoalan tarif masuk menjadi salah satu pembahasan utama. Sejumlah warga meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem penarikan retribusi, termasuk menyesuaikan besaran tarif dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Kepala Dispopar Bontang, Eko Mashudi, mengatakan penerapan retribusi sejatinya bertujuan mendukung pengelolaan kawasan wisata sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan keresahan maupun berdampak terhadap aktivitas pariwisata dan perekonomian warga.
“Masukan dari masyarakat menjadi perhatian penting pemerintah. Karena itu, simulasi retribusi diputuskan dihentikan sementara sambil menunggu kajian lanjutan,” ujarnya.
Penghentian simulasi retribusi tersebut berlaku selama sepekan ke depan. Selama masa itu, pemerintah daerah bersama pihak terkait akan melakukan evaluasi dan pembahasan lanjutan terkait mekanisme maupun besaran tarif yang direncanakan.
Ke depan, hasil evaluasi akan kembali dibahas melalui forum lanjutan dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, serta pelaku UMKM di Bontang Kuala. Pemerintah juga berencana melakukan sosialisasi secara terbuka agar masyarakat memahami tujuan dan aturan penerapan retribusi di kawasan wisata tersebut.
Langkah mediasi ini diharapkan mampu menjadi solusi bersama antara upaya pengembangan sektor wisata daerah dan kepentingan masyarakat lokal, sehingga Bontang Kuala tetap menjadi destinasi unggulan yang nyaman bagi wisatawan maupun warga setempat. (*)
