Rimbanusa.id – Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang dinilai perlu mendapat evaluasi secara berkala. Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Bontang, Rustam, menilai keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjaga kualitas makanan.
Rustam mengatakan MBG merupakan program strategis karena menyasar kebutuhan gizi anak sekolah sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kualitas generasi penerus bangsa.
“Ini program mulia untuk seluruh anak bangsa kita, anak yang bersekolah dari SMA sampai ke bawah,” ujar Rustam saat ditemui di Pendopo Wali Kota Bontang, Sabtu (15/8/2026).
Namun, menurutnya, skala pelayanan setiap SPPG perlu disesuaikan dengan kemampuan dapur. Ia menyarankan agar satu unit SPPG tidak dibebani jumlah penerima yang terlalu banyak.
Rustam menilai kapasitas ideal berada di kisaran 300 hingga 500 porsi. Jika satu dapur harus memproduksi hingga ribuan porsi setiap hari, dikhawatirkan proses pengolahan, kualitas makanan, hingga ketepatan waktu distribusi menjadi lebih sulit diawasi.
“Bagusnya SPPG itu jangan dikasih kuota banyak. SPPG-nya diperbanyak,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penyediaan makanan dalam jumlah besar membutuhkan kesiapan dari berbagai aspek, mulai dari tenaga kerja, peralatan dapur, waktu pengolahan, penyimpanan hingga proses distribusi. Karena memiliki pengalaman di bidang makanan dan minuman, Rustam menilai kapasitas produksi harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pelaksanaan MBG.
Selain persoalan kapasitas, ia meminta pengawasan terhadap SPPG diperkuat. Setiap makanan yang disalurkan harus memenuhi standar menu dan kandungan gizi yang telah ditentukan oleh tenaga atau bagian yang memiliki kompetensi di bidang gizi.
Menurutnya, standar tersebut tidak boleh hanya menjadi formalitas. Jika ditemukan penyedia yang tidak memenuhi ketentuan, harus ada mekanisme evaluasi hingga pemberian sanksi agar kualitas program tetap terjaga.
Rustam juga mendorong adanya pengklasteran penerima manfaat serta penyesuaian pembiayaan berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah. Ia menilai kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan MBG tidak dapat sepenuhnya diseragamkan secara nasional.
Perbedaan harga bahan pangan, biaya distribusi, transportasi, hingga ketersediaan bahan bakar membuat biaya penyediaan makanan di kawasan Indonesia Timur berbeda dengan wilayah lain.
“Jangan disamaratakan harga Indonesia Timur, Indonesia Barat, Sulawesi, Pulau Jawa. Berbeda,” katanya.
Di sisi lain, Rustam mengingatkan agar keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada peserta didik. Hal yang lebih penting, makanan yang diberikan harus benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak.
Karena itu, ia menilai komposisi makanan perlu menjadi perhatian, termasuk keberadaan buah, roti, protein, serta sumber nutrisi lainnya sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Rustam berharap pemerintah melakukan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan MBG, termasuk menyesuaikan pola pelayanan dengan kondisi setiap daerah. Dengan perencanaan yang lebih matang, ia optimistis program tersebut dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas gizi anak-anak.
